Unggah Laporan Gratifikasi ke Facebook, Kakanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej Banjir Pujian dan Layak Jadi Contoh Teladan

Yogyakarta, KabarJawa.com – Kakanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej menuai apresiasi setelah memilih melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah Bahiej menjadi perhatian publik karena dinilai menunjukkan bahwa komitmen terhadap integritas tidak hanya berhenti pada ucapan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata.

Aksi Ahmad Bahiej pun ramai diperbincangkan di media sosial. Unggahannya yang menampilkan dokumen resmi dari KPK mendapat respons positif dari masyarakat, pejabat Kementerian Agama, hingga Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemenag.

Warnaget dan sejumlah pihak menilai tindakan tersebut dapat menjadi contoh bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam membangun budaya antigratifikasi.

Perhatian publik kepada Bahiej bermula dari unggahan Kakanwil Kemenag DIY di akun Facebook pribadinya pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Dalam unggahan itu, ia memperlihatkan dua dokumen resmi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bukti bahwa gratifikasi yang diterimanya telah dilaporkan sesuai ketentuan.

Dokumen pertama berupa Surat Keterangan Lunas yang menyatakan objek gratifikasi berbentuk uang telah diserahkan kepada negara melalui KPK pada 4 Juli 2026.

Sementara dokumen kedua merupakan Pemberitahuan Penolakan Gratifikasi, yang menjelaskan bahwa laporan mengenai pemberian uang dalam amplop telah diterima KPK pada 10 Juli 2026.

Unggahan tersebut dengan cepat menarik perhatian pengguna media sosial. Dalam waktu sekitar satu hari, tayangannya telah disaksikan lebih dari 108 ribu kali.

Selain itu, unggahan tersebut juga mengumpulkan ratusan tanda suka dan reaksi, puluhan komentar, serta dibagikan berkali-kali oleh pengguna Facebook.

Mayoritas komentar berisi apresiasi terhadap sikap transparan Ahmad Bahiej. Banyak warganet menyebut tindakan tersebut layak menjadi contoh bagi pejabat publik maupun ASN di berbagai instansi pemerintah.

Menurut Ahmad Bahiej, kebiasaan memberikan gratifikasi hanya akan terus berlangsung apabila masih ada pihak yang memberi sekaligus pihak yang bersedia menerimanya.

Karena itu, ia menilai perubahan budaya harus dimulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain melakukan hal serupa.

“Budaya itu menguat jika ada pemberi dan penerima. Budaya itu hilang jika tidak ada pemberian atau tidak ada penerimaan. Kita harus memulai dari diri sendiri,” tegas Ahmad Bahiej kepada Humas, Ahad (12/7/2026).

Ia berharap semakin banyak aparatur negara yang berani mengambil langkah serupa sehingga budaya antigratifikasi dapat semakin kuat di lingkungan pemerintahan.

Ahmad Bahiej juga mengingatkan bahwa setiap bentuk gratifikasi, baik yang diterima maupun yang telah ditolak, tetap dapat dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurutnya, proses pelaporan saat ini jauh lebih mudah karena masyarakat maupun ASN dapat memanfaatkan layanan Gratifikasi Online (GOL KPK) yang tersedia dalam bentuk aplikasi berbasis web maupun perangkat seluler.

“Semua penerimaan harus dilaporkan dan semua penolakan pun dapat dilaporkan. Saat ini cukup mudah untuk melaporkan ke KPK, bisa melalui GOL KPK,” ujarnya.

Ia berharap kemudahan sistem tersebut dapat mendorong semakin banyak pegawai pemerintah melaksanakan kewajiban pelaporan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Langkah yang dilakukan Ahmad Bahiej tidak hanya mendapat dukungan dari masyarakat, tetapi juga memperoleh apresiasi dari jajaran pimpinan Kementerian Agama.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Khairunas, turut memberikan komentar pada unggahan tersebut.

Menurutnya, seorang pemimpin memang harus memberikan contoh nyata kepada bawahannya, terutama dalam menjaga integritas.

“Contoh teladan yang baik Pak Kakanwil. Pimpinan harus memberikan contoh,” tulis Khairunas.

Komentar tersebut kemudian ikut menjadi perhatian warganet yang menilai budaya antikorupsi memang harus dimulai dari para pejabat sebagai pengambil kebijakan.

Apresiasi juga disampaikan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pusat Kementerian Agama.

Dalam kolom komentar unggahan Ahmad Bahiej, tim UPG menyatakan bahwa tindakan tersebut akan dijadikan salah satu bagian dari pemenuhan monitoring implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

UPG berharap langkah tersebut mampu menginspirasi pimpinan satuan kerja maupun seluruh ASN agar semakin aktif menyuarakan gerakan antigratifikasi.

“Semoga hal ini bisa menjadi contoh terhadap komitmen pimpinan satker dan seluruh ASN untuk terus menyuarakan anti gratifikasi dan melaporkan melalui website GOL KPK atau melalui UPG satuan kerja jika menerima gratifikasi tersebut,” tulis UPG Pusat Kementerian Agama.*