Ancaman Amerika Serikat terhadap Iran Dinilai Keterlaluan, Senator Indonesia Ingatkan RI Tidak Terjebak Perangkap Politik Donald Trump

KabarJawa.com– Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran memicu kritik keras dari Senator Indonesia.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menilai pernyataan Trump sebagai bentuk politik luar negeri agresif yang menutupi kegagalan domestik Amerika Serikat.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terseret dalam perangkap geopolitik yang dirancang oleh kepentingan sepihak Washington.

Pendapat Gus Hilmy tentang Ancaman Amerika Serikat terhadap Iran

Gus Hilmy, sapaan akrabnya, menyebut Trump menggunakan ancaman militer sebagai alat pelarian politik. Trump, menurutnya, mengganti bahasa demokrasi dan hak asasi manusia dengan bahasa intimidasi.

Amerika Serikat, kata dia, tidak sedang menunjukkan kepemimpinan global, melainkan sedang memperlihatkan krisis kepercayaan diri yang serius.

Ia menjelaskan bahwa Amerika Serikat menghadapi persoalan internal yang semakin memburuk. Polarisasi politik ekstrem terus menggerus kohesi sosial. Kekerasan senjata merajalela tanpa kendali. Krisis narkoba menghancurkan generasi muda. Kesenjangan ekonomi semakin tajam dan tidak tertangani. Dalam situasi rapuh itu, Trump memilih mencari musuh eksternal.

“Trump menutup kegagalan domestik dengan ancaman ke luar negeri. Negara yang kehilangan kepercayaan diri selalu memilih musuh eksternal. Cara ini tua, berbahaya, dan keterlaluan,” tegas Anggota Komite II DPD RI tersebut dalam keterangan tertulis, Kamis (29/01/2026).

Gus Hilmy menilai ancaman sepihak Amerika Serikat terhadap Iran juga membuka borok besar sistem internasional. Ia menegaskan bahwa rencana penyerangan tersebut memperlihatkan ketidakberdayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dunia.

Ia menyoroti kegagalan PBB dalam berbagai konflik global. Perang di Gaza terus berlangsung tanpa perlindungan efektif bagi warga sipil.

Konflik Ukraina tidak kunjung menemukan jalan keluar. Kasus penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro menunjukkan lemahnya penegakan hukum internasional. Berbagai intervensi militer sepihak terjadi tanpa konsekuensi yang jelas.

“Ketika perang dan penculikan kepala negara bisa terjadi tanpa konsekuensi internasional, itu tanda sistem alarm global sudah rusak. PBB tidak lagi menjadi penengah. PBB hanya menjadi penonton dan simbol. PBB tidak lagi menjadi penjamin keadilan global,” ujar Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.

Ia menegaskan bahwa dunia membutuhkan arsitektur perdamaian baru. Menurutnya, sistem global saat ini terlalu dikuasai segelintir negara kuat dan gagal melindungi negara berkembang.

Gus Hilmy memperingatkan bahwa situasi global yang bergerak menuju politik blok sangat berbahaya. Ia menilai kekuatan militer dan ekonomi kini menjadi penentu tunggal dalam hubungan internasional. Negara kecil dan menengah hanya berfungsi sebagai alat legitimasi bagi agenda negara besar.

Kritik terhadap Inisiatif Perdamaian dari AS

Dalam konteks konflik Gaza, Gus Hilmy menyampaikan kritik tajam terhadap inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika Serikat tanpa struktur multilateral yang adil.

Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam skema tersebut berisiko menghancurkan posisi moral Indonesia di mata dunia. Indonesia selama ini konsisten membela Palestina.

Namun, ia menilai posisi itu bisa runtuh jika Indonesia bergabung dalam kelompok yang tidak netral dan tidak memberi ruang keadilan bagi rakyat Palestina.

“Perdamaian yang dirancang oleh pihak yang berpihak tidak akan melahirkan keadilan. Skema perdamaian yang tidak memberi ruang bagi Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri hanya akan memperpanjang ketergantungan dan konflik,” tegasnya.

Gus Hilmy juga mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam kelompok inisiatif perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat tanpa mandat jelas dari PBB. Ia meminta pemerintah Indonesia bersikap lebih kritis dan tidak tergesa-gesa.

“Ketika tidak ada campur tangan PBB, kita patut curiga. Ada agenda apa sebenarnya. Keadilan Palestina tidak akan lahir dari skema yang berat sebelah. Keadilan tidak lahir dari belas kasihan negara kuat. Keadilan lahir dari pengakuan setara,” kata Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam politik blok dan kepentingan geopolitik negara besar. Ia menilai prinsip politik luar negeri bebas aktif harus tetap menjadi kompas utama diplomasi Indonesia.

Menurutnya, Presiden dan Menteri Luar Negeri harus menjelaskan secara terbuka tujuan dan posisi Indonesia dalam konflik Gaza. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak kehilangan martabat diplomasi dengan ikut bermain dalam skenario yang tidak adil.

“Indonesia tidak boleh mengail di air yang keruh. Indonesia tidak boleh menjadi figuran dalam drama geopolitik. Indonesia harus berdiri tegak, bermartabat, dan konsisten membela keadilan global,” pungkas Gus Hilmy. (ef linangkung)